Investasi Kereta Api Butuh Insentif

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Ahli Menteri Bidang Keselamatan dan Regulasi Kementerian Perhubungan Budhi Mulyawan Suyitno mengatakan pemerintah harus berani memberikan insentif kepada investor agar mereka tertarik berinvestasi di sektor perkeretaapian. Insentif dapat merangsang investor untuk menanamkan modal mereka. »Sebab investasi di bidang perkeretaapian merupakan investasi yang besar, namun kembali modalnya lama,” katanya di Jakarta, kemarin.

Menurut Budhi, UU No. 23 Tahun 2007 sudah memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk terlibat dalam pengembangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI. Pemerintah sudah menyiapkan skema kerjasama publik dan swasta (KPS).
Namun, ucapnya, pihak swasta masih memikirkan proyek yang akan digarap. »Para investor akan tertarik jika investasinya menguntungkan.” Budhi menyebutkan insentif yang dibutuhkan antara lain kemudahan untuk memperoleh izin, memperoleh lahan, membangun, infrastruktur, dan pra sarana.
Hal ini menurut Budhi, harus tersedia sebagai faktor pendorong minat investor. »Bentuk insentif bisa berbeda-beda di setiap daerah tergantung potensinya. Jadi, Pemerintah Daerah diminta untuk pro aktif menyiapkan proses itu,” katanya.
Saat ini, keterlibatan swasta di dalam koridor ekonomi masih jarang. »Beberapa koridor malah belum ada keterlibatan swasta, kebanyakan mengandalkan APBN,” katanya.
Pembangunan infrastruktur kereta api memiliki potensi yang besar. Selain untuk mengangkut penumpang, kereta api juga dapat digunakan untuk mengangkut barang. »Dengan adanya jalur kereta api, akses ke pedalaman, pelabuhan, dan pasar akan lebih efisien,” katanya.
Kereta api juga dinilai sebagai moda transportasi yang ramah lingkungan dan terjangkau oleh masyarakat. Budhi berpendapat, dengan berfungsinya semua jalur kereta api, beban jalan dapat berkurang hingga 60 persen.
ARIEF HARI WIBOWO